Sekolah Negeri Penuh, Pemprov Jabar Buka Jalan bagi 80 Ribu Siswa Lewat 1.015 Sekolah Swasta

REGIONAL

6/22/20261 min read

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka akses pendidikan bagi puluhan ribu calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dengan menggandeng 1.015 SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Barat. Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan skema beasiswa bagi sekitar 70 ribu hingga 80 ribu siswa yang terdata dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Jabar dan 1.015 sekolah swasta yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (22/6/2026).

Dedi Mulyadi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri.

"Sudah ada mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa yang terdata di PCMB agar mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi," ujar Dedi.

Menurutnya, keterlibatan 1.015 sekolah swasta sekaligus membuktikan komitmen dunia pendidikan swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat. Jumlah tersebut meningkat dibanding sebelumnya yang tercatat sebanyak 751 sekolah.

Melalui program ini, siswa yang terdata akan memperoleh bantuan pendidikan berupa dana pembangunan sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan bulanan sebesar Rp100 ribu. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada sekolah tempat siswa menempuh pendidikan.

"Provinsi Jawa Barat menjadi orang tua dari siswa itu. Karena menjadi orang tua, orang tua yang membayarkan ke sekolah," kata Dedi.

Selain memberikan bantuan kepada siswa, Pemprov Jabar juga berencana mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi guru di sekolah-sekolah swasta yang menjadi mitra.

Dedi memastikan anggaran program tersebut telah tersedia. Pendanaannya akan berasal dari pergeseran sejumlah alokasi kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, termasuk pembangunan sekolah yang masih terkendala administrasi dan sertifikasi lahan.

Ia memperkirakan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 80 ribu siswa. Namun, angka final akan ditetapkan setelah seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selesai dilaksanakan.

"Kami ingin memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang putus sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri. Semua harus tetap mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan," tegas Dedi.(pangreka.id)